Golkar Tidak Setuju Wapres Berkantor di IKN: Ini Alasannya
Subusallam Golkar Tidak Setuju Partai Golkar secara tegas menyatakan tidak setuju terhadap rencana Wakil Presiden (Wapres) berkantor secara penuh di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini disampaikan oleh jajaran elit partai berlambang pohon beringin menyusul wacana yang kembali mengemuka setelah pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN.
Golkar: Peran Wapres Harus Tetap Terpusat di Jakarta
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa posisi wakil presiden sangat strategis dan sebaiknya berkantor di pusat pemerintahan yang masih aktif, yaitu Jakarta.
“Kalau Presiden sekalipun belum sepenuhnya pindah ke IKN, maka tidak logis Wakil Presiden lebih dulu berkantor di sana. Koordinasi pemerintahan tetap dominan terjadi di Jakarta,” tegas Doli saat diwawancarai di kompleks Parlemen Senayan.
Golkar juga menilai perpindahan ini dapat mengganggu efektivitas kerja karena lembaga-lembaga negara dan kementerian juga belum sepenuhnya berada di IKN.
Baca Juga: Profesor Tewas Ditembak dari Dekat, Terungkap Dalangnya Mantan Istri dan Kekasihnya
Kritik terhadap Strategi Tahapan Pindah
Menurut pengamatan Partai Golkar, pemerintah perlu membuat strategi yang lebih matang dan menyeluruh dalam proses pemindahan ibu kota. Menempatkan Wapres di IKN tanpa kehadiran penuh Presiden dan kabinet dinilai sebagai langkah prematur.
“Harus ada sinkronisasi penuh. Jangan sampai keputusan simbolis ini justru menciptakan jarak dalam pengambilan kebijakan nasional,” tambah Doli.
Dukungan terhadap IKN, Tapi…
Meski menolak ide Wapres berkantor di IKN secara penuh, Golkar menegaskan tetap mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. Namun, menurut mereka, setiap langkah perpindahan fungsi-fungsi negara ke IKN harus proporsional, realistis, dan bertahap.
Golkar menyarankan agar seluruh keputusan perpindahan, baik fisik maupun administratif, harus berbasis pada kajian logistik, sosial, dan kesiapan infrastruktur.
Golkar Tidak Setuju Pemerintah Perlu Sosialisasi Lebih Luas
artai Golkar juga meminta agar pemerintah lebih terbuka kepada publik mengenai peta jalan perpindahan ibu kota, termasuk rencana kerja Wapres di IKN, jika tetap dijalankan. Tanpa transparansi, wacana ini dinilai bisa menimbulkan kebingungan dan resistensi politik dari berbagai kalangan.
Kesimpulan
Sikap Partai Golkar yang menolak Wapres berkantor di IKN menunjukkan bahwa dukungan terhadap IKN tidak berarti menerima seluruh kebijakan secara mutlak.
Dukung IKN, Tapi Pindah Harus Bertahap
Meski menolak perpindahan kantor Wapres ke IKN dalam waktu dekat, Golkar tetap menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai proyek strategis nasional jangka panjang.
Golkar Tidak Setuju Pemerintah Diminta Lebih Terbuka
Golkar juga meminta pemerintah agar lebih terbuka dan komunikatif kepada publik serta DPR terkait rencana operasionalisasi IKN. Termasuk soal fungsi-fungsi pemerintahan mana saja yang akan dipindahkan dalam waktu dekat.
