Dampak Konflik Global Partisipasi KB Mandiri di Jawa Tengah Terancam Menurun
Subusallam – Dampak Konflik Global yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan dampak nyata hingga ke tingkat lokal, termasuk pada sektor kesehatan dan keluarga berencana (KB). Di Jawa Tengah, situasi ekonomi yang tertekan akibat gejolak global dikhawatirkan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program KB mandiri, terutama karena meningkatnya beban biaya hidup.
Tekanan ekonomi yang dipicu oleh konflik global—seperti perang, gangguan rantai pasok, hingga inflasi—berimbas langsung pada daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian keluarga harus mengatur ulang prioritas pengeluaran mereka. Dalam situasi tersebut, pembelian alat kontrasepsi secara mandiri berpotensi menjadi kebutuhan yang ditunda atau bahkan diabaikan. Akibatnya, partisipasi KB mandiri pun terancam menurun.
Baca Juga: Pentagon Terima Kunjungan Menhan RI Resmikan Kemitraan Pertahanan Baru
KB mandiri sendiri selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.
Program ini mengandalkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk secara aktif menggunakan alat kontrasepsi tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Namun, ketika kondisi ekonomi memburuk, kelompok masyarakat rentan cenderung kesulitan mengakses layanan maupun membeli alat kontrasepsi secara rutin.
Penurunan partisipasi KB mandiri tidak hanya berdampak pada peningkatan angka kelahiran, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial. Tanpa perencanaan keluarga yang baik, risiko kehamilan tidak diinginkan meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi KB dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko kesehatan seperti kematian ibu dan bayi serta masalah gizi.
Di sisi lain, tantangan partisipasi KB sebenarnya bukan hal baru. Bahkan sebelum tekanan ekonomi global terjadi,
partisipasi dalam program KB—khususnya pada kelompok tertentu seperti pria—sudah tergolong rendah. Faktor budaya, kurangnya edukasi, hingga keterbatasan akses layanan menjadi penyebab utama.
Kondisi ini semakin diperparah ketika krisis ekonomi hadir. Ketika masyarakat harus memilih antara kebutuhan pokok dan layanan kesehatan reproduksi, maka yang terakhir sering kali menjadi prioritas kedua. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat intervensi, baik melalui subsidi alat kontrasepsi, peningkatan edukasi, maupun perluasan akses layanan KB gratis atau terjangkau.
Pemerintah daerah bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu mengantisipasi dampak jangka panjang dari fenomena ini. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan program KB di tengah krisis global menjadi tantangan sekaligus prioritas yang tidak bisa diabaikan.
