1. DPR Desak Kemenag Setop Haji Jalur Cepat Pejabat Daerah: “Cederai Rasa Keadilan!”
Subusallam.ID DPR Desak Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya praktik penyalahgunaan status Petugas Haji Daerah (PHD) oleh sejumlah pejabat daerah.
Menurutnya, sejumlah pejabat seperti bupati, wakil bupati, hingga anggota DPRD hanya ‘numpang nama’ sebagai PHD agar bisa naik haji tanpa antre, padahal mereka tidak benar-benar melayani jemaah.
2. Jadi Petugas Haji Tapi Tak Bertugas? DPR Ungkap Celah Jalur Cepat Pejabat Daerah
Jakarta – Polemik ‘haji instan’ kembali mencuat. Abidin Fikri dari Komisi VIII DPR mengungkap bahwa banyak pejabat daerah menyalahgunakan status sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) hanya untuk naik haji tanpa antre.
Baca Juga: Jalin Kemitraan Cegah Penyakit, Pemkab Nagan Serahkan 12 Penghargaan
3. Kritik Tajam DPR: Petugas Haji dari Pejabat Daerah Cuma Formalitas?
Menurutnya, banyak pejabat hanya mencari jalan pintas naik haji tanpa menjalankan kewajiban. “Coba bayangkan, masa iya kita suruh bupati dorong kursi roda jemaah? Nyatanya malah jadi beban,” sindir Abidin.
4. Opini: Haji Jalur Cepat Pejabat Daerah, Bentuk Baru dari Privilege Terselubung
Opini – Ketika rakyat menunggu antrean haji hingga 20 tahun, ada pejabat daerah yang cukup ‘numpang nama’ sebagai petugas dan langsung berangkat. Umat menuntut keadilan. Tak cukup sekadar teguran, harus ada reformasi struktural dalam tata kelola ibadah haji.
5. Abidin Fikri: Jalur Cepat Haji untuk Pejabat Itu Pelecehan Terhadap Jemaah
Jakarta – “Itu pelecehan terhadap hak jemaah reguler!” tegas Abidin Fikri dalam sidang Komisi VIII. Ia tak main-main soal penyalahgunaan posisi PHD oleh pejabat daerah.
6. DPR Bongkar Modus Elit Daerah ‘Naik Haji Gratis’ Pakai APBD
Jakarta – Komisi VIII DPR mengungkap modus ‘naik haji gratis’ yang dilakukan sejumlah pejabat daerah melalui jalur Petugas Haji Daerah (PHD). Keberangkatan mereka bahkan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. DPR Desak ke Kemenag: Reformasi Total Rekrutmen Petugas Haji Daerah
Parlemen – DPR meminta reformasi menyeluruh dalam tata kelola Petugas Haji Daerah. Saat ini, tidak ada standarisasi yang jelas dalam rekrutmen PHD, membuka celah bagi penyalahgunaan.
Jangan salahkan mereka, salahkan sistemnya,” ujar Abidin Fikri, seraya meminta Kemenag segera menetapkan kriteria teknis berbasis merit.
8.DPR Desak Haji Untuk Melayani atau Dilayani? DPR Tantang Moral Pejabat PHD
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyindir keras para pejabat yang menjadikan ibadah haji sebagai privilese, bukan bentuk pelayanan.
“Ada yang niatnya betul-betul ingin melayani jemaah. Ini paradoks,” kata Abidin. Ia meminta Kemenag meninjau ulang seluruh nama PHD dari unsur daerah.
Mereka memakai jalur khusus PHD untuk berangkat lebih cepat, meski tidak bertugas secara aktif.
